Selasa, 10 Maret 2009

MERESPON KONVERSI IAIN MENJADI UIN RADEN FATAH

Afriantoni, M.Pd.I

(Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang

Konsentrasi Pemikiran Pendidikan Islam)

Niat baik yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Ir. H. Alex Noerdin, SH kepada pihak IAIN Raden Fatah tentang menjadikan IAIN sebagai Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah sangat luar biasa dan perlu mendapat apresiasi setinggi-tingginya dari seluruh pihak dan lapisan masyarakat. Dan yang sangat membanggakan adalah dalam beberapa forum Gubernur menargetkan IAIN menjadi UIN Raden Fatah paling lambat 3 (tiga) tahun ke depan. Keseriusan Gubernur ini sudah seharusnya mendapat respon dari pihak IAIN Raden Fatah. Sivitas akademika IAIN Raden Fatah juga harus serius di tengah-tengah kegembiraan dan kebanggaan atas dukungan penuh ini. Karena, tanpa keseriusan kedua belah pihak dan dukungan seluruh lapisan masyarakat Sumsel, maka cita-cita tersebut dirasakan sulit tercapai, apalagi target 3 (tiga) tahun ke depan.

"Terima Kasih Pak Alex"

Saya sebagai bagian dari sivitas akademika IAIN Raden Fatah Palembang mengucapkan "terima kasih kepada Pak Alex" yang secara berani dan tegas atas nama Gubernur Sumsel mendukung penuh rencana konversi IAIN menjadi UIN yang dicanangkan oleh Rektor IAIN Raden Fatah Palembang Prof Dr H Aflatun Muchtar MA tersebut. Semua ini tidak terlepas dari hubungan silaturrahmi yang baik dan harmonis yang sudah terjalin antar kedua pemimpin ini. Selain itu, komitmen Gubernur Sumsel terhadap pendidikan tidak perlu diragukan lagi, karya nyatanya di Musi Banyuasin yang menerapkan pendidikan gratis adalah bukti komitmen tersebut. Karena itu, kita semua patut meyakini komitmen beliau untuk mewujudkan cita-cita IAIN menjadi UIN tersebut. Dengan demikian, melalui semua komitmen-komitmen beliau, maka untuk mewujudkan UIN Raden Fatah ke 3 tahun depan dapat menjadi jaminan serius.

Tercatat, sedikitnya 3 (tiga) kali rencana konversi IAIN Raden Fatah menjadi UIN Raden Fatah Palembang yang disampaikan oleh Gubernur Sumsel di beberapa forum, antara lain : Pertama, pada saat beliau menjadi pembicara acara Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) VIII di Hotel Horison pada Selasa, 4 November 2008. Kedua, pada saat beliau Rapat Paripurna DPRD Sumsel VIII dengan agenda penjelasan eksekutif dalam rangka pembahasan APBD Sumsel 2009 pada Jumat, 28 November 2008. Ketiga, pada saat beliau memberikan kata sambutan di forum pembukaan Silaturrahmi Kerja Nasional (Silaknas) ICMI di Hotel Aryaduta pada Jum'at, 12 Desember 2008 di depan Wakil Presiden RI H. Jusuf Kalla.

Ketiga forum di atas, bukanlah forum biasa, akan tetapi forum yang resmi dan penuh pertaruhan komitmen. Apresiasi terhadap pernyataan Gubernur ini, mungkin dapat dianalogikan dengan kaidah agama tentang keimanan. Iman itu berarti diniatkan dengan hati, diucapkan dengan lisan dan direalisasikan dengan tindakan. Dalam konteks keyakinan pihak IAIN kepada Gubernur Sumsel sudah pada tahapan niat dan ucapan, namun belum tahapan realisasi konkrit.

Untuk itulah, tulisan ini mencoba melihat sejauh mana realisasi masing-masing pihak yang terlibat (baca : Pemda Sumsel, Pemkab Banyuasin dan IAIN) bersinergi untuk menggolkan cita-cita bersama, agar niat dan ucapan tidak sia-sia, karena tidak terealisasi.

Tergantung Pihak IAIN

Pertemuan yang sangat konkrit dilakukan oleh pihak Pemda Sumatera Selatan dengan pihak IAIN Raden Fatah Palembang di Griya Agung (Minggu, 4 Desember 2008). Dukungan-dukungan yang disampaikan oleh Gubernur tersebut sekarang sudah sangat akrab di mata publik, bahkan pembicaraan tentang UIN Raden Fatah tidak hanya dibicarakan oleh pihak internal IAIN, namun sampai para akademisi, tokoh masyarakat, dan para anggota legislatif di Sumsel. Hal ini sangat positif untuk memberikan masukan agar harapan IAIN mewujudkan UIN segera terwujud.

Salah satu pernyataan yang terekam di media cetak seperti di Sumatera Selatan dengan headline "Alex Usul Relokasi Kampus IAIN RF" secara tegas Beliau mengatakan "Ya, kenapa tidak direlokasi karena kalau berubah statusnya otomatis kan jumlah mahasiswanya pasti bertambah, sementara lokasi lama tidak memadai"(Rabu, 26 November 2008, Sumatera Ekspress).

Sebuah headline yang tidak main-main yang harus direspon cepat dan kerja sistematik oleh pihak IAIN. Usulan relokasi ini sangat masuk akal yaitu dengan pertimbangan jika jumlah mahasiswa meningkat, maka akan membutuhkan tempat yang lebih luas, sedangkan pada saatnya nanti lokasi lama sudah tidak memadai lagi. Untuk itulah, diperlukan relokasi yang berarti memindahkan IAIN Raden Fatah ke wilayah yang disepakati, namun bukan berarti lokasi lama tidak dimanfaatkan, bisa saja lokasi lama akan dijadikan oleh pihak IAIN untuk Program Pascasarjana (PPs) S2 dan S3, pusat bisnis islami, hotel islami, atau pusat studi Islam (baca: pengganti Islamic Center oleh Gubernur). Singkatnya, lokasi lama masih dibawah naungan manajemen IAIN Raden Fatah. Semuanya ini baru sekadar usulan untuk memanfaatkan tempat seandainya relokasi tersebut terlaksana.

Hal yang paling menarik beliau mengatakan bahwa "Tapi, semua tergantung pihak IAIN sendiri. Mulai dari kualitas SDM hingga pendanaannya". Hal yang perlu dicatat dari pernyataan Gubernur Sumsel ini yaitu kesiapan pihak IAIN Raden Fatah, khususnya masalah SDM dan infrastruktur. Pernyataan ini bukan berarti Gubernur “lepas tangan” dari apa yang diniatkan dan diucapkan, tetapi perlu ada inisiatif dan kerja keras dari pihak IAIN. Inisiatif ini menyangkut misalnya bagaimana lahan, diskusi-diskusi pra-perumusan konsep UIN, tahapan perumusan konsep UIN, sampai kepada realisasi setiap tahapan yang bersifat teknis.

Jika melihat jauh ke dalam IAIN, bahwa cerita konversi IAIN menjadi UIN Raden Fatah ini memang sudah pernah dirintis oleh Rektor periode terdahulu Prof Dr J Suyuthi Pulung MA, namun karena kebijakan Departemen Agama RI untuk UIN cukup 6 institusi saja, yakni : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Malang, UIN Bandung, UIN Syarif Qasim Riau, dan UIN Makassar. Keenam institusi ini dijadikan sebagai pilot project oleh Departemen Agama RI tentang format UIN, maka UIN Raden Fatah sulit diwujudkan, disamping itu dukungan pemerintah daerah dan finansial sebagai penyebab semakin sulitnya terwujud proyek ini.

Kondisi sekarang sudah jauh berbeda, dukungan Gubernur sangat kuat, besar dan begitu bersemangat. Keseriusan Gubernur semakin diyakini oleh pihak IAIN dengan beraninya beliau lebih mendukung IAIN menjadi UIN dibandingkan pembangunan Islamic Center, hal ini Beliau sampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Sumsel VIII dengan agenda penjelasan eksekutif dalam rangka pembahasan APBD Sumsel 2009 (Jumat, 28 November 2008). Dalam rapat tersebut Gubernur menyatakan bahwa "Jika dana Rp 450 miliar lebih, sebaiknya dialokasikan untuk yang lain. Salah satunya, menjadikan IAIN sebagai UIN " (Seputar Indonesia, Minggu, 30 November 2008).

Kata-kata "jika" berarti masih bersifat "seandainya" yang berarti belum sejelas, yang konon rinci dana tersebut merupakan Racangan Anggaran Belanja (RAB) yang disusun oleh panitia Islamic Center sebesar 500 Milyar. Akan tetapi, pada kenyataan rencana anggaran tersebut sekitar sebesar 8 Milyar di APBD. Anggaran ini pun masih belum pasti kebenarannya, karena masih dalam pembahasan baik di DPR Sumsel, seandainya 8 Milyar tersebut disetujui mungkin penggunan untuk persiapan IAIN menjadi UIN keputusan yang sangat tepat.

Secara internal, informasi yang berkembang di IAIN Raden Fatah, semangat Rektor sudah pada pemikiran konversi IAIN menjadi UIN yang berstandarkan internasional. Perlu diketahui di sisi lain, pihak IAIN tidak tinggal diam dalam merespon keinginan Gubernur Sumsel, bahkan konsep-konsep sudah disiapkan sedemikian rupa, walaupun konsep tersebut agak berbeda pemahaman tentang UIN yang berkembang di Indonesia. Namun, konsep tersebut memiliki karakteristik dan pandangan prospektif dalam jangka waktu 40 tahun ke depan, walaupun masih dalam perdebatan. Konsep konversi yang sudah terumus tersebut namanya yaitu : Universitas Sains dan Teknologi Islam Negeri (USTIN) Raden Fatah berstandar internasional. Konsep ini memang perlu diskusi, lokakarya, kajian dan pematangan ide secara mendalam lagi. Jikalau mengharapkan sebuah fokus pengembangan, maka pengembangan ke arah sains dan teknologi patut mendapat apresiasi dari berbagai pihak.

Secara internal pihak rektorat sudah mempersiapkan konsep USTIN, adapun perumusan tersebut mencakup : draft konsep awal, rencana induk pengembangan, dan rencana studi kelayakan yang berisikan : kelayakan progam akdemis dan keluaran berstandar internasional, kelayakan teknis, kelayakan finansial dan manajemen, kelayakan lingkungan fisik lokasi pembangunan, kelayakan sosial budaya, kelayakan penyediaan sumber daya mahasiswa, tenaga pengajar dan pembangunan dan data penunjang lainnya.

Disamping itu, juga sudah disiapkan rencana konsep pengembangan organisasi dan SDM, rencana konsep pengembangan kurikulum, rencana konsep pengembangan bisnis kampus, dan rencana pengembangan kemitraan.

Menyimak dari beberapa rencana konsep yang disebutkan di atas, setidaknya sudah ada sekitar 7 (tujuh) konsep dasar yang dipersiapkan oleh pihak IAIN. Tuntutan penyusunan konsep adalah sebuah kewajiban, mengingat rencana besar ini memerlukan proses akselerasi agar cita-cita USTIN tersebut segera terwujud.

Namun sangat disayangkan, sampai dengan saat ini respons dari pihak IAIN untuk melakukan akselerasi masih kurang, terutama dari pihak jurusan, fakultas dan unit-unit, hal disebabkan kendala teknis dan finansial. Di lain pihak, Pemda Sumsel belum cukup terbuka untuk duduk bersama pihak IAIN untuk mendiskusikan rencana besar ini secara serius, khususnya diskusi tentang lahan dan finansial.

Sekedar informasi bahwa untuk persiapan saja pihak IAIN membutuhkan energi yang sangat besar baik finansial ataupun pemikiran. Walaupun terkesan sangat teknis, akan tetapi kerja-kerja teknis ini membutuhkan banyaknya dukungan masyarakat Sumsel, khususnya Pemda Sumsel untuk menyusun konsep USTIN yang lengkap dan matang.

Disamping itu, indikasi kelemahan dan kelambatan ini dapat ditangkap misalnya mengenai status lahan di Kabupaten Banyuasin. Sampai sekarang letak lahan yang pasti untuk USTIN tersebut belum jelas. Terus, ditambah lagi belum cepatnya koordinasi dengan pihak Pemkab Banyuasin, karena survey lahan belum dilaksanakan apalagi mau dikeluarkan sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Banyuasin.

Selain itu, masalah finansial untuk menggelar diskusi-diskusi pra-perumusan konsep USTIN, tahapan perumusan konsep USTIN, sampai kepada realisasi setiap tahapan yang bersifat teknis masih belum begitu jelas pada APBD Provinsi Sumatera Selatan. Padahal, seharusnya kendala teknis dan finansial ini tidak perlu terjadi, karena yang akan dilakukan adalah akselerasi, bukan "pelan-pelan asal selamat", tapi "cepat asal selamat". Sebab, jujur harus kita akui bahwa USTIN merupakan agenda besar yang harus didukung dengan anggaran yang juga besar, maka sudah selayaknya komitmen Gubernur tersebut dipertegas dalam APBD Sumsel tahun 2009 dan APBD seterusnya. Pernyataan ini bukan tagihan, tapi realitasnya memang seperti itu, APBD pun hanya bisa berfungsi sebagai stimulasi atau memenuhi kebutuhan dasar tertentu untuk menarik donatur membantu terwujudnya USTIN tersebut.

Pada intinya, yang dipaparan di atas terfokus 2 (dua) hal yakni masalah persiapan membuat konsep konversi IAIN menjadi UIN dan masalah lahan di kabupaten Banyuasin. Kedua-duanya membutuhkan dana, waktu, tenaga dan pemikiran yang sangat besar. Nah, belum lagi dibicarakan soal infrastuktur (bangunan-bangunan) yang akan dibangun di lahan tersebut. Titik tekannya juga pada kedanaan, sampai dimana kekuatan jaringan yang dimiliki IAIN untuk menyelesaikan persoalan kedanaan ini ?. Karena, kalau hanya mengandalkan APBD atau pihak Pemda Sumsel, maka mimpi tersebut masih sulit terwujud.

Lahan di Banyuasin : Perlu 500 Milyar

Penjelasan di atas menggambarkan betapa pekerjaan IAIN menjadi UIN bukan "pekerjaan main-main" justru sebaliknya "pekerjaan serius". Karena itu, pekerjaan serius ini harus diimbangan dengan langkah-langkah kerja sistematik, konkrit dan jelas targetnya, baik secara setahap demi setahap maupun universal.

Salah satu tahapan kerja awal yang konkrit yakni masalah lahan. Mengenai lokasi lahan ini, Gubernur sudah berkali-kali menyebutkan di wilayah kabupaten Banyuasin. Pada hari rabu, 26 November 2008 di surat kabar Sumatera Ekspress, beliau mengatakan "Untuk lokasi, kita sudah punya di kawasan Banyuasin, mengarah ke TAA (baca : Tanjung Api-api). Tapi, semua tergantung pihak IAIN sendiri. Mulai dari kualitas SDM hingga pendanaannya". Hal senada dengan Sumatera Ekspress, surat kabar Seputar Indonesia, Minggu, 30 November 2008 menuliskan bahwa "Pemkab Banyuasin sudah mengalokasikan lahan di areal Tanjung Api-api untuk itu". Kedua surat kabar tersebut jelas-jelas mengutip pernyataan Gubernur Sumsel mengenai lokasi IAIN menjadi UIN di kabupaten Banyuasin yakni di arah Tanjung Api-api.

Konon, informasi yang saya peroleh bahwa pada tanggal 10 Desember 2008 yang lalu, sudah dilakukan pertemuan antara Bupati Banyuasin Ir Amiruddin Inoed dengan pihak pimpinan IAIN Raden Fatah Palembang. Dalam pertemuan tersebut, Bupati menyiapkan sekitar 500 Hektar tanah untuk pembangunan UIN Raden Fatah. Namun, yang masih dalam pertimbangan oleh pihak IAIN Raden Fatah yaitu harga tanah tersebut per-hektar sekitar 1 Milyar, jadi total kebutuhan anggaran untuk lahan mencapai kurang lebih 500 Milyar.

Alasan dibutuhkan biaya tersebut, karena mengingat lokasi yang direncanakan yaitu sekitar Kota Terpadu Mandiri (KTM) Telang yang sudah padat penduduknya, dan sebagian besar sudah memiliki tanah di lokasi tersebut. Karena itu, pihak kabupen Banyuasin perlu mengadakan upaya-upaya negosiasi dengan penduduk, sehingga biaya pembebasan tanah yang diperkiraan 500 Milyar menjadi sebuah kebutuhan mutlak, kalau kita tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Berkaitan dengan dana sebesar itu, kalau tidak didukung oleh donatur dengan komitmen yang kuat dan benar-benar peduli untuk mewujudkan IAIN menjadi UIN tentu sulit untuk terwujud. Sekali pun upaya tersebut menggunakan tahun jamak atau multiyear dalam APBD Sumsel tentu mimpi target 3 (tiga) tahun IAIN menjadi UIN tersebut tidak akan tercapai.

Hal yang menarik disimak untuk masalah lahan yaitu pernyataan Walikota Pagar Alam yang dalam pidotonya pada acara wisuda mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) kota Pagar Alam. Beliau mengatakan "Kami siap mendukung IAIN menjadi UIN, tolong sampaikan kepada pak Gubernur, kami siapkan lahan seluas 500 hektar, tanpa biaya". Walaupun pernyataan ini tidak dimuat di media cetak, namun sungguh pernyataan ini sangat luar biasa dan perlu juga dipikirkan bagi sivitas akademika IAIN. Bagaimana seandainya IAIN direlokasi ke kota Pagar Alam?. Kenapa tidak, seandainya walikota Pagar Alam sudah berkomitmen untuk menyiapkan lahan dan membantu secara maksimal dalam rangka IAIN menjadi UIN. Ya, kemungkinan itu bisa saja terjadi, jika disepakati bersama oleh pimpinan dan sivitas akademika IAIN Raden Fatah.

Wacana mengenai lokasi seperti diuraikan di atas berkembang menjadi 2 (dua) pilihan, yakni kabupaten Banyuasin dan kota Pagar Alam. Melihat dari perkembangan mengenai wacana lahan ini, tentu pilihan pertama mewajibkan perjuangan, sedangkan pilihan kedua mengisyaratkan kemudahan. Wilayah mana yang akan dipilih?. Perjuangankah atau kemudahankah ?. Tentu kedua-duanya memiliki resiko, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sepengetahuan penulis, memang persoalan ini belum dibicarakan secara serius di internal IAIN Raden Fatah, bahkan keputusan resmi tentang rencana relokasi, lahan dan pendanaa pun masih menunggu waktu. Waktu yang tidak tentu, kapan akan didiskusikan dan disepakati.(*)

Tidak ada komentar: